Uncategorized

Salah ‘Garuk’ Pemerintah Respons Gelombang Demo Rakyat

September 3, 2025
5:24 AM

Jakarta, wartaberkah Indonesia
—
Langkah Presiden
Prabowo Subianto
merespons gelombang aksi unjuk rasa 25-31 Agustus di Jakarta dan sejumlah daerah lain dinilai tak sesuai harapan.
Langkah Prabowo disebut hanya akan memantik api-api kekecewaan masyarakat. Alih-alih memenuhi tuntutan publik, Prabowo justru menaikkan pangkat secara luar biasa aparat yang mengalami luka-luka saat mengawal unjuk rasa.
“Kata orang kita, mana yang gatal mana pula yang digaruk,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, Rabu (3/9).
Prabowo dalam pernyataannya menilai para prajurit yang mengalami luka-luka telah membela negara, rakyat, dalam menghadapi anasir-anasir. Dia menghormati kebebasan penyampaian pendapat.
Namun, menurut dia, peristiwa yang terjadi belakangan telah mengarah pada gejala tindakan melawan hukum, mengarah pada makar dan terorisme.
“Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikkan pangkat luar biasa, karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,” kata Prabowo usia menjenguk mereka di RS Polri, Jakarta, Senin (1/9).
Komnas HAM mencatat total ada 10 korban tewas selama gelombang aksi unjuk rasa 25-31 Agustus di sejumlah daerah. Mereka yakni Affan Kurniawan (Jakarta), Andika Lutfi Falah (Jakarta), Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta), Sumari (Solo), Saiful Akbar (Makassar), Muhammad Akbar Basri (Makassar), Sarina Wati (Makassar), Rusdamdiansyah (Makassar), Iko Juliant Junior (Semarang), dan Septinus Sesa (Manokwari).
Secara khusus, Komnas HAM juga memastikan pelanggaran HAM dalam kasus kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob dalam aksi di DPR, 28 Agustus.
Menurut Ray, keputusan Presiden menaikkan pangkat bukan tak diizinkan, sebab menjadi itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, dia menilai langkah itu tidak tepat dilakukan saat ini, terlebih pemerintah juga belum memenuhi tuntutan publik dalam gelombang aksi unjuk rasa.
“Pemberian kenaikan pangkat itu bukan berarti tidak boleh. Itu hak presiden. Tapi, kurang tepat waktunya. Lebih tidak tepat lagi karena tuntutan aksi massanya belum dijawab oleh presiden,” kata Ray.
Dia mengaku heran, alih-alih memenuhi tuntutan untuk mereformasi Polri, Presiden justru menaikkan pangkat polisi yang mengawal demo. Padahal, Ray meyakini Presiden mengetahui tuntutan tersebut.
Menurut Ray, sikap diam Presiden menjadi tanda tanya. Dia mempertanyakan, apakah kemarahan publik dalam gelombang aksi unjuk rasa belakangan masih belum cukup agar Presiden memenuhi tuntutan massa.
“Kesulitan apa yang dihadapi presiden. Apakah kejadian beberapa hari ini belum cukup menggambarkan kejengkelan rakyat terhadap kinerja kepolisian. Benar-benar membingungkan,” katanya.
Ray menilai pernyataan Prabowo kerap tidak sejalan dengan praktiknya. Meski berulang kali menjamin kebebasan berpendapat, faktanya aksi massa kerap direspons dengan tindakan represif aparat.
Menurut dia, tindakan represif biasanya merupakan tanda pemerintah tak menghormati kebebasan berpendapat, yang secara otomatis juga tak menghormati hak asasi manusia.
“Tentu tidak sulit membayangkan jika antara pidato dengan praktek lapangan tidak sejalan, sesungguhnya hal itu menambah makin turunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah sendiri. Tidak menutup kemungkinan pada ujungnya masyarakat membuat kesimpulan bahwa isi pidato tersebut hanyalah omon-omon belaka,” kata dia.
Tuntutan rakyat terhadap Prabowo selengkapnya tercantum
di sini
.
Usul reset DPR
Peneliti Indonesian Parliementary Center (IPC), Ahmad Hanafi menyoroti respons sejumlah anggota dewan atas data ketimpangan ekonomi masyarakat. Di tengah angka kemiskinan yang mencapai lebih dari 23,85 juta, dan pengangguran terbuka mencapai 4,76 persen berdasarkan data BPS 2025, DPR justru menerima 27 kali lipat pendapatan rata-rata masyarakat.
Sayangnya, kata Hanafi, kekecewaan publik itu juga direspons secara tak empatik oleh DPR. Menurut dia, repsons itu kian menambah jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR.
“Ini memperdalam jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota DPR dan lembaga legislatif yang kinerjanya tidak memuaskan masyarakat,” katanya, Rabu (3/9).
Di sisi lain, IPC juga menyoroti kinerja legislasi DPR sejak dilantik Oktober 2024 lalu. Nasib sejumlah RUU penting di DPR kini mandek, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU PPRT.
Sebaliknya, DPR justru terus mempercepat sejumlah RUU yang dinilai tak urgen, seperti RUU BUMN, RUU TNI, hingga RUU Minerba.
IPC mencatat terdapat 731 agenda rapat di DPR sepanjang 2025. Namun, dokumen hasil rapat yang diumumkan sangat terbatas: laporan singkat 79,8 persen, risalah hanya pada 25 persen, bahkan catatan rapat tidak tersedia sama sekali. Sementara itu, jumlah rapat tertutup mencapai 25,9 persen sepanjang masa sidang kedua hingga keempat.
Rendahnya kualitas keterbukaan informasi ini mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal legislasi, anggaran, maupun fungsi pengawasan,” kata Hanafi.
IPC mengusulkan sejumlah perbaikan kinerja DPR ke depan. Pertama, dia meminta penerapan sistem recall anggota DPR berdasarkan konstituen daerah pemilihan (dapil). Artinya, anggota DPR yang mewakili dapil tertentu bisa ditarik jika kinerjanya tak memuaskan.
“Hal ini untuk memastikan wakil rakyat bertanggung jawab langsung kepada konstituen, bukan hanya pada partai politik,” katanya.
Kedua, IPC juga mengusulkan untuk memperkuat sistem transparansi kinerja DPR. Menurut Hanafi, DPR harus membuka dokumen hasil rapat legislasi, anggaran, maupun pengawasan, dan memperjelas ketentuan mengenai rapat yang bersifat tertutup.
“Ketiga, peningkatan peran MKD dalam penegakan kode etik dilakukan dengan cara proaktif dalam memantau perilaku anggota DPR saat rapat maupun di luar rapat,” kata Hanafi.
(thr/ugo)
[Gambas:Video wartaberkah]