
Jakarta, Warta Berkah Indonesia
—
Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) bakal menggelar audiensi dengan
Kementerian Sosial
untuk membahas polemik tentang pengadaan di
program Sekolah Rakyat
pada Jumat, 8 Mei 2025.
“Untuk audiensi bersama Kementerian Sosial, dijadwalkan besok Jumat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis (7/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelaksanaan audiensi dijadwalkan pada pagi hari.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul berencana menemui pimpinan KPK untuk berdiskusi mengenai pengadaan di kementeriannya yang membuat polemik di publik.
Gus Ipul menjelaskan Kementerian Sosial terbuka terhadap seluruh proses pengadaan di Sekolah Rakyat.
“Tentu kami terbuka. Jika ada waktu besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” kata Gus Ipul di kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (6/5).
Gus Ipul memandang pertemuan dengan pimpinan KPK merupakan kesempatan yang baik dalam rangka evaluasi bagi kementeriannya sebelum melakukan proses pengadaan tahun anggaran 2026.
“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” ucap dia.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kementerian Sosial merupakan
leading sector
dalam program tersebut.
Pada saat yang sama, Gus Ipul juga meluruskan narasi mark up harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang sempat viral di media sosial.
Dia sebelumnya juga sudah membantah isu itu dan menyebutnya sebagai informasi bohong alias hoaks dan hanya berisi fitnah.
“Itu fitnah, hoaks,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (5/5), dikutip dari keterangan resmi.
(ryn/wis)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video Warta Berkah]
Baca lagi: Kubu Jokowi Respons Roy Suryo Minta Kasus Ijazah Disetop
Baca lagi: Komisi Reformasi: Jabatan Kapolri Idealnya 2-3 Tahun agar Regenerasi
Baca lagi: Google dkk Bakal Biarkan Pemerintah Uji Model AI Sebelum Rilis



