Jakarta, Warta Berkah Indonesia
—
Fraksi NasDem
di DPR mendukung usulan
Golkar
agar pemilihan kepala daerah (
pilkada
) digelar secara tidak langsung atau melalui DPRD.
Ketua Fraksi NasDem di DPR Viktor Laiskodat mengatakan pilkada melalui DPRD tetap konstitusional dan selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, maupun nilai-nilai Pancasila.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” kata Viktor seperti dikutip dari situs resmi Fraksi NasDem DPR, Selasa (30/12).
Dia menjelaskan, konstitusi tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah. Sehingga, mekanisme pilkada melalui DPRD dapat dipandang sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional.
Menurut dia, perubahan mekanisme pilkada bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan tidak tereduksi hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan.
“Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat,” ujarnya.
Dia memandang, demokrasi tidak boleh semata dimaknai sebagai prosedur memilih. Namun, juga harus dimaknai sebagai instrumen untuk melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas.
Menurut Viktor, gagasan pilkada melalui DPRD sejalan dengan sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Dia mengingatkan, berbagai kasus hukum yang menjerat kepala daerah belakangan ini harus menjadi refleksi. Sebab, tuntutan integritas personal kepala daerah harus dibarengi dengan pembenahan sistem politik yang membentuk kepemimpinan di daerah.
“Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan,” ungkapnya.
(fra/thr/fra)
[Gambas:Video Warta Berkah]
Baca lagi: Seperempat Abad Perjalanan Menata Ruang Laut Nusantara
Baca lagi: Pramono Ogah Ubah UMP Jakarta 2026 Meski Buruh Demo Besar
Baca lagi: Kapolri Bicara Tantangan RI 10 Tahun ke Depan: Cuaca Ekstrem hingga AI
